JAKARTA, CB— Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah keresahan masyarakat atas laporan siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG, Sudaryono justru menilai program tersebut tidak bermasalah.
Sudaryono bahkan menilai kegaduhan mengenai MBG membesar akibat respons yang dinilai berlebihan dari sejumlah pihak, mulai dari guru, orang tua murid, insan pers hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyuarakan berbagai temuan di lapangan.
“MBG tidak ada masalah,” menjadi salah satu garis besar pernyataan Sudaryono yang kemudian menuai perhatian dan kritik.
Tak berhenti di situ, Sudaryono juga mengaitkan riuhnya pemberitaan media dan percakapan di media sosial dengan persaingan ideologi serta kepentingan politik.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah setiap kritik terhadap MBG harus dibaca sebagai persoalan politik?
Sebab, ketika terdapat laporan siswa mengalami sakit atau dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, kekhawatiran guru dan orang tua merupakan respons yang wajar. Mereka berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Begitu pula dengan pers dan LSM. Ketika ditemukan persoalan di lapangan, tugas media bukan untuk membungkam informasi demi menjaga citra sebuah program, melainkan menyampaikan fakta kepada publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Suara guru dan orang tua bukan sekadar kegaduhan. Itu merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan anak,” demikian substansi kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah MBG sebagai program pemerintah harus dihentikan atau dipertahankan. Persoalan utamanya adalah sejauh mana pemerintah mampu menjamin makanan yang dikonsumsi anak benar-benar aman, bergizi dan memenuhi standar kesehatan.
Jika kasus siswa sakit atau dugaan keracunan masih ditemukan, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebabnya. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada permintaan maaf atau evaluasi internal, tetapi harus menyentuh seluruh rantai penyediaan makanan.
Mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, waktu distribusi, hingga kondisi makanan ketika diterima dan dikonsumsi siswa harus menjadi bagian dari evaluasi.
Apalagi MBG merupakan program berskala besar yang menyasar anak-anak. Risiko keamanan pangan tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil, karena satu kelalaian dalam rantai penyediaan makanan dapat berdampak kepada banyak penerima manfaat.
Karena itu, menganggap kritik guru, orang tua, media dan LSM semata-mata sebagai akibat persaingan ideologi atau kepentingan politik berpotensi mengaburkan persoalan yang jauh lebih substansial.
Jika ada anak yang sakit setelah menyantap makanan MBG, pertanyaan publik seharusnya dijawab dengan data dan pemeriksaan, bukan sekadar dengan narasi politik.
Program MBG tentu memiliki tujuan sosial yang besar. Namun, tujuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah alergi terhadap kritik. Justru kritik dan laporan dari masyarakat semestinya menjadi alarm untuk memperbaiki sistem.
Publik tidak membutuhkan klaim bahwa program MBG selalu sempurna. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa setiap laporan siswa sakit ditangani secara serius, penyebabnya diungkap secara transparan dan langkah pencegahan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang berhasil dibagikan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut aman dikonsumsi dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.
Sebab, ketika menyangkut keselamatan anak, kritik bukanlah musuh program. Kritik justru dapat menjadi alarm agar negara tidak lengah. (**)
