Pangkalan Balai, CB– Aliansi Perkumpulan Masyarakat Mahasiswa dan Pemuda Hukum Sumsel (APMMPH Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Banyuasin, Senin (11/05). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan anggaran dan iuran organisasi pendidikan di Kabupaten Banyuasin.
Koordinator aksi, Hendi Romadoni, S.H., mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah agar berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
“Kami hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar pembangunan berjalan sesuai cita-cita bangsa dan aturan yang berlaku,” ujar Hendi dalam orasinya.
Dalam tuntutannya, massa meminta Kejaksaan Negeri Banyuasin segera menindaklanjuti aksi sebelumnya yang digelar pada 23 April 2026 lalu. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut proyek pemasangan pipa transmisi dari Merah Mata menuju Kenten yang disebut menelan anggaran sekitar Rp3 miliar Pada PDAM Tirta Betuah.
Selain itu, APMMPH Sumsel meminta Kejari Banyuasin memanggil dan meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti dugaan iuran pada organisasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri se-Kabupaten Banyuasin periode 2022-2026 dan iuran organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2025-2026.
“Kami meminta DPRD Banyuasin dan Kejari Banyuasin memanggil pihak-pihak terkait, baik pengurus MKKS maupun PGRI, agar persoalan ini dapat dibuka secara transparan,” tegas Hendi.
Massa aksi menyatakan dalam waktu dekat akan kembali menyerahkan data tambahan terkait dugaan tersebut. Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan dalam dua pekan mendatang sebagai bentuk keseriusan mengawal tuntutan mereka. (AY)
