Palembang, CB – Dalam upaya memperkuat akses bantuan hukum bagi warga binaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, memimpin Rapat Evaluasi Pemetaan Stakeholder dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Legal Clinic Collaboration (LCC) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Sumatera Selatan, Selasa (29/10/2025).
Rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT beserta jajaran pemasyarakatan se-Sumatera Selatan, termasuk pejabat struktural dan operator LCC di setiap satuan kerja. Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan pemetaan mitra strategis serta memperkuat kolaborasi antarinstansi di bidang layanan hukum.
Dalam arahannya, Erwedi menegaskan bahwa Legal Clinic Collaboration merupakan bentuk nyata komitmen Ditjen Pemasyarakatan untuk memastikan warga binaan mendapatkan pendampingan hukum yang setara, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan restoratif.
“LCC ini bukan sekadar program administratif, melainkan sarana untuk memastikan bahwa setiap warga binaan memperoleh hak hukum yang sama tanpa diskriminasi,” tegas Erwedi.
Selain mengevaluasi progres yang telah berjalan, rapat tersebut juga membahas strategi pemutakhiran data stakeholder dan penyusunan rencana aksi kolaboratif di setiap UPT. Erwedi mendorong seluruh satuan kerja untuk memperluas jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan LCC benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga binaan maupun masyarakat.
Rapat evaluasi yang berlangsung dinamis ini menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi program nasional Legal Clinic Collaboration yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini merupakan langkah menuju penyelenggaraan layanan pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan berkeadilan.
Erwedi juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus berinovasi dalam memperkuat fungsi pembinaan serta pelayanan publik melalui sinergi lintas sektor. (Rill)
