BANYUASIN – Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin berinisial HY melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering di Kecamatan Pulau Rimau. Legislator tersebut menilai proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu kini terkesan mangkrak karena tidak terlihat adanya aktivitas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut HY, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pihak terkait agar proyek strategis tersebut tidak bernasib sama seperti proyek-proyek yang sebelumnya menuai sorotan publik.
“Lihat saja itu, sudah berbulan-bulan tidak ada yang bekerja. Jangan sampai jadi Jembatan Rantau Bayur Jilid II,” tegas HY.
Ia menjelaskan, pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering memiliki nilai anggaran mencapai Rp84 miliar. Pada tahap awal, proyek tersebut mendapat alokasi sebesar Rp25 miliar melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Seperti yang kita ketahui pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering ini menelan anggaran sebesar Rp84 miliar, dengan tahap awal senilai Rp25 miliar melalui bantuan keuangan bersifat khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lapangan bisa dilihat sendiri,” ujarnya.
HY juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, pengawasan yang maksimal sangat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Selain proyek jembatan, HY turut menyinggung rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin yang disebut bernilai sekitar Rp5 miliar. Meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin telah menyampaikan bahwa sumber pendanaan berasal dari BKK Gubernur Sumatera Selatan, HY menegaskan dana tersebut tetap menjadi bagian dari anggaran yang diperuntukkan bagi Kabupaten Banyuasin.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran, apa pun sumbernya, harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan skala prioritas agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (***)
