KUPANG, CB – Masyarakat yang tiba-tiba masuk kategori Desil 6 hingga 10 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kerap mempertanyakan penyebab perubahan status tersebut.
Pasalnya, kategori Desil 6–10 dapat membuat seseorang dinilai tidak lagi menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial (bansos), termasuk dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menanggapi keresahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinsos NTT) memberikan penjelasan melalui edukasi digital mengenai bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat memengaruhi penentuan desil kesejahteraan.
Dinsos NTT menegaskan bahwa penentuan desil tidak semata-mata ditentukan oleh petugas di lapangan, melainkan menggunakan data sosial ekonomi yang terintegrasi dengan identitas kependudukan.
“Siapa yang memasukkan kita ke desil 6–10? Jawabannya: KITA SENDIRI,” tulis akun resmi Dinsos NTT dalam materi edukasinya.
Menurut penjelasan tersebut, berbagai aktivitas ekonomi dan kondisi kepemilikan masyarakat dapat menjadi bagian dari data yang digunakan dalam pemutakhiran dan pemeringkatan kesejahteraan.
Data tersebut terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga aktivitas yang tercatat secara legal pada berbagai layanan dapat menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi seseorang atau keluarga.
Faktor yang Disebut Memengaruhi Penilaian Desil
Dalam materi edukasinya, Dinsos NTT menyebut sejumlah indikator yang dapat berkaitan dengan penilaian kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kategori Desil 5 hingga 10.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan aktivitas keuangan dan kepemilikan aset.
Pertama, aktivitas keuangan dan utang, seperti kepemilikan kredit atau pinjaman bank, cicilan kendaraan, pinjaman atau layanan pembiayaan digital, hingga aktivitas gadai emas.
Kedua, aset dan tabungan, antara lain kepemilikan tabungan dengan nilai tertentu serta kepemilikan sertifikat tanah.
Ketiga, kepemilikan kendaraan dan kondisi rumah, seperti kepemilikan mobil, lebih dari satu sepeda motor, serta rumah permanen dengan dinding tembok dan lantai keramik.
Keempat, pendapatan dan pekerjaan. Dinsos NTT menyebut pendapatan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), adanya anggota keluarga yang berstatus ASN, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta pekerjaan suami atau istri yang tercatat sebagai karyawan swasta maupun wiraswasta dapat menjadi bagian dari indikator.
Kelima, konsumsi listrik dan aktivitas digital, termasuk tingkat daya listrik rumah tangga serta adanya anggota keluarga yang terdeteksi melakukan aktivitas game atau judi online.
Dinsos NTT mengingatkan masyarakat bahwa di era layanan digital, banyak aktivitas masyarakat telah terhubung dengan identitas kependudukan.
Karena itu, masyarakat diminta memahami bahwa kondisi ekonomi, kepemilikan aset, pekerjaan, serta aktivitas yang tercatat secara legal dapat memengaruhi gambaran sosial ekonomi yang digunakan dalam sistem pendataan pemerintah.
Bukan Sekadar Label, Desil Menentukan Prioritas
Status desil pada dasarnya menjadi bagian dari pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi desil, semakin rendah tingkat prioritas seseorang atau keluarga dalam sejumlah skema bantuan yang menyasar kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah.
Namun, perubahan status desil bukan berarti masyarakat tidak memiliki ruang untuk melakukan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Karena itu, masyarakat yang merasa status kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi faktual perlu memastikan data kependudukan dan sosial ekonominya benar serta mengikuti mekanisme pemutakhiran data yang tersedia melalui pemerintah daerah. (**)
