BATANG, CB — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah sejumlah anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan sehari sebelumnya.
Keluhan kesehatan mulai dirasakan sejumlah anak pada Selasa malam dan berlanjut hingga Rabu pagi, 23 September 2026. Gejala tersebut disebut muncul beberapa jam setelah anak-anak mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.
Para anak yang mengalami gangguan kesehatan kemudian dirujuk ke Puskesmas Bawang untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.
Namun hingga Kamis, 24 September 2026, jumlah keseluruhan anak yang terdampak maupun penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum diketahui secara pasti.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak melalui program pemerintah. Selain memastikan kondisi para korban, pihak terkait perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga waktu konsumsi.
Orang Tua Minta Kejelasan
Orang tua korban berharap pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun instansi terkait tidak berhenti pada penanganan medis, tetapi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kejadian tersebut.
“Yang paling penting sekarang anak-anak mendapatkan perawatan. Kami juga berharap ada penjelasan yang jelas, makanan yang dikonsumsi diperiksa dan penyebabnya diketahui,” ujar salah satu orang tua korban.
Desakan tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Apalagi MBG menyasar anak-anak sekolah yang merupakan kelompok yang harus mendapatkan jaminan keamanan pangan secara ketat.
Penyebab Belum Boleh Disimpulkan
Dugaan keracunan tersebut belum dapat secara otomatis disimpulkan sebagai akibat makanan MBG sebelum terdapat hasil pemeriksaan medis maupun pemeriksaan sampel makanan oleh pihak berwenang.
Karena itu, Dinas Kesehatan, pengelola SPPG, sekolah dan instansi terkait perlu memastikan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Jika kemudian ditemukan adanya persoalan dalam pengolahan, penyimpanan atau distribusi makanan, evaluasi dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab lain, informasi tersebut juga perlu disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari aspek keamanan, kualitas dan pengawasan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat. (**)
