Palembang, (24/12/2025) – Menyikapi cuaca ekstrem dan serangkaian bencana di wilayah Sumatra lainnya, Ditintelkam Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Subdit 5 Intelkam menggelar diskusi peduli lingkungan yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Kehutanan, BMKG, BPBD, dan DLHP. Forum yang digelar Rabu (24/12/2025) ini bertujuan mengedukasi publik dan memperkuat mitigasi menghadapi potensi banjir serta tanah longsor, terutama menyongsong puncak musim hujan yang diprediksi BMKG berlangsung hingga Maret 2026, dengan wilayah perhatian khusus seperti Muara Enim, Lahat, OKU, dan PALI.
Dalam diskusi, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardi, menegaskan bahwa kondisi hutan Sumsel masih aman dan menjadi benteng utama pencegahan bencana, dengan luasan yang telah melampaui standar nasional 30%. Sementara BPBD Sumsel menyatakan telah menetapkan status siaga darurat di sejumlah wilayah rawan, dan DLHP mengingatkan ancaman sanksi berat bagi perusak lingkungan. Namun, langkah sinergi ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Secara umum, masyarakat menyambut positif dan mengapresiasi inisiatif Polda ini. Sukardi (45), warga Palembang, menyebut langkah terkoordinasi ini sebagai tindakan preventif yang dinantikan, sementara Ibu Sinta (38), guru di Pagaralam, melihat pentingnya edukasi sejak dini yang diangkat dalam forum. Namun, di balik apresiasi, muncul harapan dan kritik konstruktif. Arief Maulana (32), aktivis lingkungan, menginginkan akuntabilitas lebih dari sekadar wacana, dengan pertanyaan terbuka mengenai mekanisme pengaduan dan transparansi pengawasan izin lingkungan. Budi Hartono (51), petani di Lahat, menggarisbawahi masalah diseminasi informasi yang sering tidak sampai ke pelosok dengan cepat, sehingga memerlukan metode selain media sosial.
Kekhawatiran lebih mendalam juga disampaikan. M. Ali (60), tokoh masyarakat OKI, menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas sanksi hukum yang disebutkan, menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dan berani terhadap semua pelaku untuk menciptakan efek jera. Nia Febrianti (28), warga bantaran Sungai Musi, mengingatkan bahwa fokus mitigasi tidak boleh hanya pada pelestarian hulu, tetapi juga harus mencakup penanganan konkret di hilir seperti normalisasi sungai dan penanggulangan tanggul yang lemah. Ferry (35), driver online di Prabumulih, berharap kegiatan serupa tidak hanya sekali di tingkat provinsi, tetapi bisa dilakukan secara rutin dan turun langsung ke tingkat kecamatan atau kelurahan agar dialog dengan warga semakin intensif.
Intinya, masyarakat melihat nilai strategis dari sinergi multi-instansi yang dibangun Ditintelkam Polda Sumsel. Namun, apresiasi tersebut dibayangi tuntutan konkret akan komitmen berkelanjutan, edukasi yang aksesibel hingga ke lapisan terbawah, penegakan hukum yang nyata dan adil, serta solusi holistik yang mencakup dari hulu hingga hilir. Pesan kunci dari masyarakat jelas: mereka tidak hanya ingin mendengar peringatan dan rencana, tetapi lebih menantikan aksi nyata dan terukur sebagai bukti implementasi dari sinergi ini, agar harapan untuk terhindar dari ancaman banjir dan longsor di musim hujan mendatang dapat menjadi kenyataan. (Tim)
Reporter : Andy Nopiansyah
Narasumber : 0857 8314 4447
