JAKARTA, CB – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendorong realisasi pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Netta diterima Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, S.T., M.A. Audiensi membahas persyaratan dan kesiapan daerah agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Banyuasin dapat ditindaklanjuti.
“Kami berharap Kabupaten Banyuasin juga dapat merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini sangat penting bagi anak-anak kita yang ingin bersekolah dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Netta.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Banyuasin yang memiliki wilayah perairan dan karakteristik daerah beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan. Sebagai bentuk kesiapan awal, Pemkab Banyuasin telah menyiapkan lahan sekitar 6,5 hektare di kawasan Perkantoran Pemkab Banyuasin.
Sementara itu, Kuswara mengapresiasi langkah Pemkab Banyuasin dan mengingatkan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan kesiapan atau Readiness Criteria (RC) sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, khususnya terkait Readiness Criteria. Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting, mulai dari luas, kondisi dan status kepemilikan lahan hingga akses jalan serta ketersediaan air bersih dan listrik,” kata Kuswara.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Banyuasin berharap memperoleh kejelasan mengenai tahapan dan persyaratan pembangunan. Namun, realisasi Sekolah Rakyat masih bergantung pada pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas PUPR H. M. Riyan Aditya Saputra, Kepala DLH Dr. Zazili Mustopa, Kepala Bappeda Dr. dr. Rini Pratiwi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Hj. Yosi Zartini, serta perwakilan OPD terkait lainnya. (Tim)
