JAKARTA, CB — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuasin terus dimatangkan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, meminta Pemerintah Kabupaten Banyuasin melengkapi persyaratan, terutama legalitas lahan dan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., bersama jajaran Pemkab Banyuasin di Kementerian Sosial RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Netta menyampaikan bahwa Pemkab Banyuasin telah menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare di kawasan perkantoran pemerintah daerah untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami berharap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuasin dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan lahan di kawasan perkantoran pemerintah daerah dan siap berkoordinasi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan,” ujar Netta.
Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah Pemkab Banyuasin yang proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum rencana pembangunan dapat ditindaklanjuti.
“Yang terpenting adalah legalitas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus jelas. Selain itu, akses jalan menuju lokasi juga perlu diperhatikan,” tegas Agus.
Ia juga meminta agar luas lahan yang disiapkan ditambah sekitar 0,3 hektare, dari 6,5 hektare menjadi 6,8 hektare. Penambahan tersebut diperlukan untuk menunjang fasilitas Sekolah Rakyat, termasuk lapangan sepak bola berstandar FIFA dan sarana pendukung lainnya.
Pemkab Banyuasin berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dapat mempercepat realisasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Meski demikian, pembangunan Sekolah Rakyat di Banyuasin masih memerlukan pemenuhan persyaratan dan tindak lanjut dari pemerintah terkait.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah Pemkab Banyuasin, di antaranya Kepala Dinas PUPR H. M. Riyan Aditya Saputra, Kepala DLH Dr. Zazili Mustopa, Kepala Bappeda Dr. dr. Rini Pratiwi, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Hj. Yosi Zartini. (Tim)
