Palembang, CB — Anak Rantau Musi Banyuasin (ARM) menggelar konferensi pers untuk menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Ormas dan Lembaga (AMOL) Sumatera Selatan di depan Mapolda Sumsel pada Kamis (6/11/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Kejora, Jalan Lembing Lorok, Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Jumat (7/11/2025). ARM menilai aksi AMOL yang menuding adanya dugaan monopoli pelelangan proyek di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai tudingan tidak berdasar dan sarat kepentingan.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam barisan ARM, di antaranya LSM CACA (Reza Mao), LSM SOMASI (Haris), LSM KPK (M. Isa), JA98 (Ramogers), LSM MMKD (Jack), LSM GRANSI (Dr. Nurdin), LSM ORASI (Zainal Arifin), LSM LIBRA (Imron), LSM LAPSI (Veno), serta DPW MSK Indonesia Sumsel (Dr. Mukri AS).
Tokoh masyarakat asal Muba yang kini berdomisili di Palembang, Supriyadi, menyesalkan aksi AMOL yang menurutnya telah menciptakan suasana tidak kondusif.
“Kami sangat menyayangkan aksi AMOL yang menyinggung dugaan monopoli pelelangan proyek di PUPR Muba. Isu yang kami dengar, gerakan ini ditunggangi oleh kontraktor yang kalah dalam lelang dan bahkan oleh pihak yang mengincar jabatan Kepala Dinas PUPR serta Kepala ULP,” ujar Supriyadi.
Ia menambahkan, pernyataan yang disampaikan AMOL dinilai dapat memecah hubungan baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Muba.
Sementara itu, aktivis 1998 asal Muba, Ramogers, S.H., menilai tuduhan yang dilayangkan AMOL bersifat berlebihan, tendensius, dan provokatif.
“Kami meminta pengusaha berinisial H.J. untuk introspeksi. Jangan karena gagal mendapat proyek, lalu menyalahkan banyak pihak dengan tuduhan yang tidak mendasar,” tegas Ramogers.
Ia mengingatkan, tindakan semacam itu justru dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas di Kabupaten Muba.
Menanggapi pernyataan ARM, Dr. Mukri AS dari DPW MSK Indonesia Sumsel juga menyebut desakan AMOL agar Kepala Dinas PUPR Muba dicopot merupakan langkah yang terlalu dini.
“Permintaan memecat Kadis PUPR Muba itu terlalu prematur. Beliau baru beberapa hari menjabat dan belum mengetahui kebijakan sebelumnya. Tudingan seperti itu kurang elok dan tidak etis,” ujarnya.
ARM menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar situasi di Kabupaten Muba tetap kondusif dan proses pemerintahan berjalan dengan baik tanpa intervensi pihak-pihak berkepentingan.
