Banyuasin, CB — Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar press release terkait capaian kinerja Semester II serta total pemulihan keuangan negara sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (29/12) bertempat di Aula Kejari Banyuasin.
Press release disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Erni Yusnita, S.H., M.H., bersama Inspektur Kabupaten Banyuasin Drs. H. Alamsyah Rianda, M.H., didampingi Kepala Seksi Datun Rizki Aliansyah, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Intelijen Kejari Banyuasin P. Jefri Leo Candra, S.H.
Kajari Banyuasin Erni Yusnita mengungkapkan bahwa pemulihan keuangan negara pada Semester I Tahun 2025 melalui bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berhasil dilakukan senilai Rp2.545.583.217,86.
Sementara pada Semester II, pemulihan keuangan negara kembali dilakukan dengan nilai mencapai Rp1.744.208.649. Pemulihan tersebut berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Sekretariat DPRD (Sekwan) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masing-masing kurang lebih sebesar Rp700 juta, serta RSUD Banyuasin sekitar Rp300 juta.
“Total keseluruhan pemulihan keuangan negara Tahun 2025 oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Banyuasin berjumlah Rp4.289.791.866,86,” ujar Erni Yusnita.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja sama yang baik antara Kejari Banyuasin, khususnya Bidang Datun, dengan Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam upaya menjaga dan mengamankan keuangan daerah.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Banyuasin Drs. H. Alamsyah Rianda, M.H. menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam mendukung upaya pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendukung dan mengapresiasi kinerja Kejari Banyuasin. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kami akan terus berkoordinasi serta memberikan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya. (AY)
