BANYUASIN, CB– Setelah sebelumnya viral karena menu dan kondisi dapur yang dipenuhi lalat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Sedulang Berkah Bersama (YSBB) yang berlokasi di depan Villa Jati Mas, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin ini kembali menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan akibat keluhan warga terkait limbah produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, pihak SPPG YSBB sempat mendatangkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika Sari, serta Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Kartika Sandra Desi. Kehadiran keduanya diduga untuk memvalidasi klaim Ketua YSBB, Hoiri, bahwa operasional SPPG telah berjalan sesuai SOP.
Namun persoalan baru kembali muncul. Warga sekitar mengeluhkan pembuangan limbah produksi MBG yang dinilai mencemari lingkungan. Bahkan Lurah Kedondong Raye mengaku tidak mengetahui aktivitas operasional SPPG tersebut, dan menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuasin.
Kepala DLH Banyuasin, Sazili Mustofa, melalui Petugas Pengawasan dan Pengaduan, Norman, membenarkan bahwa pihak yayasan belum memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun izin lingkungan sejak pertama berdiri.
“Mereka sejak awal memang belum pernah mengajukan surat izin. Baru sekarang katanya mau diurus,” kata Norman, dikutip dari pemberitaan online https://bukanisu.com/dapur-mbg-cuek-warga-sewot/
Menanggapi viralnya kasus ini, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Banyuasin, Willy Alkusari, S.T., RT., M.Han., mengaku pasrah.
“Jika memang tidak sesuai, sampaikan saja. Itu bagian dari kebebasan berpendapat dan saya tidak memiliki kuasa,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa satgas akan segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG di SPPG YSBB. (Tim)
