Banyuasin, CB— Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dan bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai sektor pembangunan.
Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Hijau”, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait.
Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum konsultasi publik ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, sekaligus wadah bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan dan saran terkait isu-isu strategis yang harus dimuat dalam RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2027,” ujar Netta Indian.
Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah, sinergis, transparan, dan partisipatif guna mendorong keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, Rini Pratiwi, mengatakan bahwa setelah forum konsultasi publik ini, tahapan perencanaan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
“Setelah forum konsultasi publik ini selesai, akan dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat kecamatan sebagai awal dimulainya proses perencanaan. Terdapat 17 program nasional yang menjadi prioritas, di antaranya sektor pertanian, pelayanan publik, infrastruktur, serta peningkatan pelayanan rumah sakit,” jelas Rini Pratiwi.
Ia berharap melalui konsultasi publik dan Musrenbang kecamatan, aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal dalam perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan yang sejalan dengan program Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
“Prioritas pembangunan Tahun 2027 meliputi infrastruktur, PDAM, jalan dan jembatan, sekolah, pendidikan, serta sektor kesehatan,” kata Erwin Ibrahim.
Ia juga menegaskan bahwa usulan masyarakat yang belum dapat terakomodir melalui APBD akan tetap diupayakan melalui skema pendanaan non-APBD.
“Usulan masyarakat yang belum terakomodir akan dimasukkan ke dalam RKPD non-APBD melalui CSR, dana bantuan pemerintah pusat, maupun dukungan pihak swasta,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan.
“Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dan DPRD dapat mencari strategi lain agar pelaksanaan RKPD Tahun 2027 tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Irian Setiawan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap perencanaan pembangunan Tahun 2027 dapat disusun secara komprehensif, realistis, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan nasional. (AY)
