PANGKALAN BALAI, CB— Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Kehutanan bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Selatan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut terungkap, sekitar 80 persen kawasan mangrove di Sumatera Selatan berada di Kabupaten Banyuasin. Pengelolaannya mengacu pada Rencana Aksi KKMD Sumsel 2024–2030 yang mencakup enam isu prioritas dan 57 kegiatan, mulai dari rehabilitasi, konservasi, pengembangan ekonomi pesisir hingga penguatan data mangrove.
“Ini harus kita sambut baik dan tentunya kita dukung melalui sinergi dan kerja bersama. Kita sangat setuju untuk bekerja bersama, karena kewenangan masing-masing berbeda. Namun, dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sinergitas ini tentunya sangat penting untuk dilakukan,” tegas Askolani.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sungsang IV, yang memiliki izin Hutan Desa seluas sekitar 553 hektare. Kawasan tersebut telah menjalani berbagai kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan mitra, serta direncanakan dikembangkan menjadi ekowisata mangrove dengan fasilitas wisata alam, susur sungai, shelter, dan pusat kuliner produk masyarakat pesisir.
Bupati meminta Bappeda Litbang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti hasil audiensi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, KKMD, masyarakat, serta dunia usaha.
Melalui kolaborasi tersebut, pengelolaan mangrove diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga membuka peluang ekonomi, mengembangkan pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. (Tim)
